BAB VIII.
PERATURAN DAERAH, AMANDEMEN, PENUTUP.


Pasal 21.
Peraturan Daerah.

1. Majelis Daerah berhak membuat peraturan-peraturan tersendiri untuk perkembangan dan kemajuan pekerjaan Tuhan di daerahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Firman Allah, Tata Gereja dan keputusan-keputusan Sidang Majelis Besar serta Badan Penghubung Gereja Bethel Injil Sepenuh.

2. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus diputuskan dalam Musyawarah Kerja Daerah dan/ atau Musyawarah Daerah serta berisi hal-hal yang perlu diatur sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dimaksud.
3. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bertentangan dengan Tata Gereja Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh atau peraturan dan keputusan lain yang lebih tinggi tingkatannya, menjadi batal demi hukum atau dibatalkan oleh Badan Penghubung.

Pasal 22.
Amandemen.

Usul-usul untuk penambahan dan/atau perubahan Tata Gereja ini dapat diajukan secara tertulis oleh Badan Penghubung atau oleh paling sedikit seperempat anggota Majelis Besar melalui Badan Penghubung, yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Badan Penasihat, untuk diajukan ke Sidang Majelis Besar.

Pasal 23.
Penutup.

Hal-hal lain yang tidak atau belum tercantum dalam Tata Dasar ini, baik yang bersifat rohani maupun jasmani, akan ditetapkan dalam Tata Rumah Tangga oleh Sidang Majelis Besar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Dasar.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon