BAB V.
INSTANSI TERTINGGI, KOMISI, KEANGGOTAAN, PEJABAT
GEREJA, PERSIDANGAN.

Pasal 13.
Instansi Tertinggi

1. Instansi Tertinggi Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh berada pada Majelis Besar dengan berpedoman Firman Allah, yang dalam menjalankan keputusannya dilaksanakan oleh Badan Penghubung didampingi oleh Badan Penasihat.
2. Keputusan-keputusan Sidang Majelis Besar menjadi peraturan yang mengikat seluruh kegiatan Badan persekutuan dan pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh.
3. Instansi Tertinggi Gereja Bethel Injil Sepenuh di daerah berada pada Majelis Daerah, yang dalam menjalankan keputusannya dilaksanakan oleh Pengurus Majelis Daerah didampingi oleh Penasihat Daerah.
4. Keputusan-keputusan Sidang Majelis Daerah menjadi peraturan yang mengikat seluruh kegiatan Badan Persekutuan dan pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh di daerah yang bersangkutan.
5. Jemaat lokal dipimpin oleh Gembala Sidang yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengerja dan/atau Pembela Sidang.

Pasal 14.
Komisi.

Dalam Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh dibentuk komisi - komisi:
1. Komisi Wanita yang disebut Wanita Bethel Injil Sepenuh, disingkat WBIS.
2. Komisi Pemuda yang disebut Pemuda Bethel Injil Sepenuh, disingkat PBIS.
3. Komisi - komisi lain yang dibentuk dengan keputusan Sidang Majelis Besar.

Pasal 15.
Keanggotaan.

1. Anggota Majelis Besar Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh adalah Pejabat Gereja.
2. Anggota Majelis Daerah Gereja Bethel Injil Sepenuh adalah Pejabat Gereja yang ada di daerah bersangkutan.
3. Anggota Jemaat lokal Gereja Bethel Injil Sepenuh adalah orang-orang percaya baik dewasa maupun anak-anak dari segala suku bangsa yang sudah bertobat dan dilahirkan baru melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang berbakti tetap dan menyatakan diri menjadi warga Jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh.
4. Pejabat Gereja tidak diperkenankan merangkap jabatan kependetaan maupun jabatan struktural dalam Organisasi/ Sinode Gereja lain.

Pasal 16.
Pejabat Gereja.

1. Pejabat Gereja adalah seorang hamba Tuhan yang dikaruniai Allah untuk melayani suatu jabatan rohani dan telah dilantik menjadi seorang Pendeta atau Pendeta Muda dalam Sidang Majelis Besar.
2. Pejabat Gereja yang sudah disahkan oleh Majelis Besar akan menerima Surat Keputusan Pengangkatan dan Kartu Jabatan dari Badan Penghubung sebagai suatu tanda yang sah bahwa ia adalah anggota Majelis Besar.
3. Setiap Pejabat Gereja yang melakukan pelanggaran terhadap Firman Allah dan/ atau perbuatan kriminal/ amoral dapat dinonaktifkan sementara oleh Majelis Daerah, sambil menunggu keputusan / pengesahan Sidang Majelis Besar yang berikutnya. Surat keputusan penonaktifan sementara pejabat dimaksud, harus ditembuskan kepada Badan Penghubung.
4. Setiap Pejabat Gereja yang telah dinonaktifkan oleh Majelis Daerah, berhak untuk membela diri di hadapan Sidang Majelis Daerah maupun Sidang Majelis Besar apabila dianggap perlu.
5. Setiap Pejabat Gereja yang juga menjabat sebagai Gembala Sidang, diwajibkan memberikan laporan perkembangan pekerjaan Tuhan yang dilayaninya kepada Majelis Daerah setempat dan Badan Penghubung sekurangnya setahun sekali.

Pasal 17.
Persidangan.

1. Sidang Majelis Besar adalah persidangan umum Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh.
2. Sidang Istimewa Majelis Besar adalah Sidang Majelis Besar diluar ketentuan yang berlaku, diselenggarakan karena keadaan darurat atau keadaan yang dianggap perlu untuk mengambil keputusan organisasi secara nasional.
3. Musyawarah Badan Penasihat adalah persidangan yang dihadiri Badan Penghubung, Badan Penasihat dan Ketua Majelis Daerah.
4. Sidang Majelis Daerah adalah persidangan Anggota Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh di suatu provinsi atau penggabungan beberapa provinsi, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon